Kolom Info

Sifat Hukum Delik Adat : Hukum adat adalah keseluruhan peraturan yang menjelma dalam keputusan-keputusan dari kepala-kepala adat dan berlaku secara spontan dalam masyarakat. Terhaar terkenal dengan teori “Keputusan” artinya bahwa untuk melihat apakah sesuatu adat-istiadat itu sudah merupakan hukum adat, maka perlu melihat dari sikap penguasa masyarakat hukum terhadap sipelanggar peraturan adat-istiadat. Apabila penguasa menjatuhkan putusan hukuman terhadap si pelanggar, maka adat-istiadat itu sudah merupakan hukum adat. Suatu adat akan menjadi hukum adat, apabila ada keputusan dari kepala adat dan apabila tidak ada keputusan maka itu tetap merupakan tingkah laku atau adat. Suatu kebiasaan atau adat akan menjadi hukum adat, apabila kebiasaan itu diberi sanksi. Perbedaan antara hukum adat dengan adat terletak pada sumber dan bentuknya. Hukum Adat bersumber dari alat-alat perlengkapan masyarakat dan tidak tertulis dan ada juga yang tertulis, sedangkan adat bersumber dari masyarakat send...

Sistem Petanggungjawaban Pidana Korporasi : Secara teoritis terdapat tiga teori atau sistem pertanggungjawaban pidana pada subjek hukum korporasi, yaitu teori identifikasi, teori stric liability dan teori vicariousliability. 1. Teori identifikasi. Dalam rangka mempertanggung jawabkan korporasi secara pidana, di Negara Anglo saxon seperti di Inggris dikenal konsep direct corporatecriminal liability atau pertanggungjawaban pidana korporasi secara langsung. Menurut doktrin ini, korporasi dapat melakukan sejumlah delik secara langsung melalui orang-orang yang sangat berhubungan erat dengan korporasi dan dipandang sebagai korporasi itu sendiri. Dalam keadaan demikian, mereka tidak sebagai pengganti dan oleh karena itu, pertanggungjawaban korporasi tidak bersifat pertanggungjawaban pribadi.   2. Teori Strict Liability. Strict Liability diartikan sebagai suatu perbuatan pidana dengan tidak mensyaratkan adanya kesalahan pada siri pelaku terhadap satu atau lebih dari actus. ...

Sistem Hukum Nasional : Hukum nasional suatu negara merupakan gambaran dasar mengenai tatanan hukum nasional yang dianggap sesuai dengan kondisi masyarakat yang bersangkutan. Bagi Indonesia, tatanan hukum nasional yang sesuai dengan masyarakat Indonesia adalah yang berdasarkan Pancasila dengan pokok-pokoknya sebagai berikut : Sumber Dasar Hukum Nasional. Adalah kesadaran atau perasaan hukum masyarakat yang menentukan isi suatu kaedah hukum. Dengan demikian sumber dasar tatanan hukum Indonesia adalah perasaan hukum masyarakat Indonesia yang terjelma dalam pandangan hidup Pancasila. Oleh karena itu dalam kerangka sistem hukum Indonesia , Pancasila menjadi sumber hukum ( Tap MPRS No. XX/ MPRS / 1966 ). Cita-Cita Hukum Nasional. Dalam penjelasan UUD 1945, dinyatakan bahwa pembukaan UUD 1945 memuat pokok-pokok pikiran sebagai berikut: 1. Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan. 2. Negara hendak mewujudkan keadi...

Sistem Teknologi Informasi adalah serangkaian sistem untuk memperoleh, mengolah serta menyebarluaskan informasi dalam satu lingkungan system organisasi. Teknologi imformasi sendiri dewasa ini sangat dibutuhkan dalam pengelolaan kantor yang modern, bahkan bukan hanya dalam kantor saja, akan tetapi dalam semua bidang telah banyak membutuhkan sistem teknologi informasi ini. Dalam sistem teknologi informasi ini ada tiga komponen utama teknoloogi informasi, yaitu komputer, mikro elektronik, serta telekomunikasi. Peran teknologi informasi dalam job kantor merupakan salah satu sistem yang sangat menolong dalam perihal penanganan surat, serta pembuatan laporan, komunikasi perkantoran, pengiriman surat ataupun tata laksana arsip atau filing. Oleh karena itu mau tak mau teknologi informasi pasti berefek pada manajemen perkantoran, setidaknya efek tersebut dapat terlihat secara umum dari aspek sosial, ekonomi, serta lainnya, dan membawa akibat yang positif ataupun negatif pada karyawan kant...