Pengertian Hukum Acara Pidana dan Sumber Hukumnya

By -

Pengertian Hukum Acara Pidana.

Hukum Acara Pidana : Pengertian Hukum Acara Pidana adalah hukum proses pidana atau hukum tuntutan pidana. Pada zaman dahulu, sebagian orang Belanda memakai istilah starfvordering yang kalau diterjemahkan akan menjadi tuntutan pidana. Namun dalam ruang lingkup hukum pidana yang luas, baik hukum pidana subtantif (materil) maupun hukum acara pidana (formil) disebut hukum pidana. Hukum acara pidana berfungsi untuk menjalankan hukum acara pidana subtantif (materil), sehingga disebut hukum pidana formil atau hukum acara pidana. Hal yang perlu diketahui mengenai pembedaan antara hukum pidana (materil) dan hukum acara pidana (formil) yaitu; kalau hukum pidana (materil) adalah keseluruhan peraturan hukum yang menunjukkan perbuatan mana yang dikenakan pidana, sedangkan hukum acara pidana (formil) adalah bagaimana Negara melalui alat kekuasaanya untuk menjatuhkan pidana.

Pengertian Hukum Acara Pidana dan Sumber Hukumnya, Pengertian Hukum Acara Pidana, Sumber Hukum Acara Pidana,

Dalam KUHAP tidak memberikan definisi tentang hak acara pidana, tetapi bagian-bagian seperti penyidikan, penuntutan, mengadili, praperadilan, putusan pengadilan, upaya hukum, penyitaan, penggeledahan, penangkapan, penahanan, dan lain-lain. Pada pasal 1 KUHAP, Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam UU ini untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti dengan membuat bukti terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangka atau pelakunya.

Sumber-Sumber Hukum Acara Pidana.

1. UUD 1945, Pasal 24 dan pasal 25:
"Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan kehakiman lain menurut UU (Pasal 24 (1)) Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk dihentikan sebagai hakim ditetapkan dengan UU (Pasal 25).
2. UU, terdiri dari :
a. UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP.
b. UU Kepolisian No. 2 / 2002.
c. UU Kejaksaan No. 16/ 2004.
d. UU Advokat No.18 / 2003.
e. UU kekuasaan kehakiman No.4 tahun 2004.
f. UU No. 28/1997, tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepolisian RI.

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Pokok Perbankan, khususnya Pasal 37 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Undang-Undang ini mengatur acara pidana khusus untuk delik korupsi. Kaitannya dengan KUHAP ialah dalam Pasal 284 KUHAP. Undang - Undang tersebut dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

5. Undang-Undang Nomor 5 (PNPS) Tahun 1959 Tentang Wewenang Jaksa Agung atau Jaksa Tentara Agung dan memperberat ancaman hukuman terhadap tindak pidana tertentu.
6. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP.

8. Beberapa Keputusan Presiden yang mengatur tentang acara pidana yaitu;
a. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1967 Tentang Pemberian Wewenang Kepada Jaksa Agung Melakukan Pengusutan, Pemeriksaan Pendahuluan  Terhadap Mereka Yang Melakukan Tindakan Penyeludupan.
b. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228 Tahun 1967 Tentang Pembentukan Tim Pemberantasan Korupsi.
c. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1974 Tentang Tata Cara Tindakan Kepolisian  terhadap Pimpinan/Anggota DPRD Tingkat II dan II.

d. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Organisasi Polri.
e. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1991 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.
f. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1983 Tentang Tunjangan Hakim.
g. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1983 Tentang Tunjangan Jaksa.

Demikianlah Pengertian Hukum Acara Pidana dan Sumber-sumber Hukum Acara Pidana yang bisa saya sampaikan. Mengenai materi lainnya yang masih berkaitan dengan Hukum Acara Pidana, akan saya sampaikan di artikel kami selanjutnya.

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Teori Reception In Complexu Van Der Berg Dalam Hukum Adat adalah

By -
Image
Teori Reception In Complexu : Teori Reception in Complexu ini dikemukakan oleh Mr. LCW Van Der Berg. Menurut Teori Reception in Complexu : Kalau suatu masyarakat itu memeluk agama tertentu, maka hukum adat masyarakat yang bersangkutan adalah hukum agama yang dipeluknya. Kalau ada hal-hal yang menyimpang dari pada hukum agama yang bersangkutan, maka hal-hal itu dianggap sebagai pengecualian. Terhadap Teori Reception in Complexu ini hampir semua sarjana memberikan tanggapan dan kritikan antara lain: Snouck Hurgronye :   Ia menentang dengan keras terhadap teori ini, dengan mengatakan bahwa tidak semua Hukum Agama diterima dalam hukum adat. Hukum agama hanya memberikan pengaruh pada kehidupan manusia yang sifatnya sangat pribadi yang erat kaitannya dengan kepercayaan dan hidup batin, bagian-bagian itu adalah hukum keluarga, hukum perkawinana, dan hukum waris.   Terhaar berpendapat :   Membantah pendapat Snouck Hurgrunye, menurut Terhaar, hukum waris bukan berasal
Read more

Sifat Politik Hukum

By -
Image
Sifat Politik Hukum : Sifat politik hukum itu sendiri terbagi dua, yaitu: Politik Hukum yang bersifat tetap atau permanen dan temporer. 1. Politik Hukum Bersifat Tetap (permanen). Politik hukum yang bersifat tetap adalah berkaitan dengan sikap hukum yang akan selalu menjadi dasar kebijaksanaan pembentukan dan penegakan hukum. Bagi bangsa Indonesia, beberapa bagian dari Politik Hukum tetap antara lain: a) Terdapat satu sistem hukum yaitu Sistem Hukum Nasional. Setelah 17 Agustus 1945, maka politik hukum yang berlaku adalah politik hukum nasional, artinya telah terjadi unifikasi hukum (berlakunya satu sistem hukum diseluruh wilayah Indonesia). Sistem Hukum nasional tersebut terdiri dari: 1. Hukum Islam (yang dimasukkan adalah asas-asasnya) 2. Hukum Adat (yang dimasukkan adalah asas-asasnya ) 3. Hukum Barat (yang dimasukkan adalah sistematikanya) b) Tidak ada hukum yang memberi hak istimewa pada warga Negara tertentu berdasarkan pada suku, ras, dan agama. Kalaupun ada pe
Read more

Pengertian Delik Adat Menurut Para Ahli

By -
Image
Pengertian Delik Adat : Delik adat atau hukum pidana adat merupakan manifestasi ruh Pancasila, dimana yang diutamakan bukanlah rasa keadilan perorangan melainkan rasa keadilan kekeluargaan. Sehingga cara penyelesaiannya adalah dengan penyelesaian damai yang membawa kerukunan, keselarasan dan keharmonisan kembali. Hukum pidana adat tidak bermaksud menunjukkan hukum dan hukuman apa yang harus dijatuhkan bila terjadi pelanggaran, melainkan tujuannya adalah mengembalikan hukum yang cedera sebagai akibat terjadinya pelanggaran. Delik adat suatu peristiwa atau tindakkan perbuatan yang mengganggu keseimbangan masyarakat, dan tindakkan atau perbuatan yang demikian mengakibatkan suatu reaksi adat yang dipercayai memulihkan keseimbangan yang telah terganggu dengan cara ganti rugi adat atau pembayaran adat berupa barang, uang, mengadakan selamatan, memotong hewan dan lain-lain. Hadikusuma (2003:230). Ruang lingkup Delik Adat meliputi lingkup dari hukum perdata adat, yaitu huk
Read more