Perbedaan Asas Hukum Acara Pidana dan Perdata

By -

Perbedaan Asas Hukum Acara Pidana dan Perdata.

Perbedaan Asas Hukum Acara Pidana dan Perdata : Istilah hukum acara pidana adalah "hukum proses pidana" atau "hukum tuntutan pidana". Belanda memakai istilah starfvordering” yang kalau diterjemahkan akan menjadi tuntutan pidana. Dalam ruang lingkup hukum pidana yang luas, baik hukum pidana subtantif (materil) maupun hukum acara pidana (formil) disebut hukum pidana. Hukum acara pidana berfungsi untuk menjalankan hukum acara pidana subtantif (materil), sehingga disebut hukum pidana formil atau hukum acara pidana.

Hal yang perlu diketahui pembedaan antara hukum pidana (materil) dan hukum acara pidana (formil) yaitu kalau hukum pidana (materil) adalah keseluruhan peraturan hukum yg menunjukkan perbuatan mana yg dikenakan pidana, sedangkan hukum acara pidana (formil) adalah bagaimana Negara melalui alat kekuasaanya untuk menjatuhkan pidana.

Perbedaan asas hukum acara pidana dan perdata.

ASAS HUKUM ACARA PIDANA. 

Asas-Asas Hukum Acara Pidana dibagi menjadi :
1. Asas Peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan.
2. Asas Praduga tak bersalah (Persumption of Innounce).
3. Asas )portunitas.
4. Asas Pemeriksaan Pengadilan Terbuka untuk Umum.
5. Asas Semua orang Diperlakukan Sama di Depan Hakim.
6. Asas Peradilan dilakukan oleh Hakim karena Jabatannya dan Tetap.
7. Asas Tersangka dan Terdakwa berhak Mendapat bantuan Hukum.
8. Asas Akusator dan Inkisitor.
9. Asas Pemeriksaan Hakim yang Langsung dan dengan Lisan.

Hukum Acara Perdata adalah hukum yang berfungsi untuk menegakkan, mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dalam praktik. Oleh karena itu, bagi orang yang merasa hak perdatanya dilanggar, tidak boleh diselesaikan dengan cara menghakimi sendiri (eigenrichting), tapi ia dapat menyampaikan perkaranya ke pengadilan, yaitu dengan mengajukan tuntutan hak (gugatan) terhadap pihak yang dianggap merugikannya, agar memperoleh penyelesaian sebagaimana mestinya.

Asas Hukum Acara Perdata.

Asas-Asas Hukum Acara Perdata dibagi menjadi :
A. Asas Hakim bersifat Menunggu.
B. Asas Hakim Pasif.

C. Asas Obyektifitas Peradilan, meliputi :
1. Asas terbukanya persidangan.
2. Asas mendengar kedua belah pihak.
3. Asas putusan harus disertai Alasan-alasan.
4. Asas bebas dari campur tacngan pihak-pihak diluar kekuasaan kehakiman.
5. Asas adanya hak ingkar.
6. Asas pemeriksaan dilakukan dalam dua tingkat.
7. Asas demi keadilan berdasarkan Ke Tuhanan Yang Maha Esa.
8. Asas Susunan Persidangan Majelis.

D. Asas Beracara dikenakan biaya.
E. Asas Tidak ada keharusan mewakilkan.
F. Asas MA puncak dari Peradilan.
G. Asas Sederhana, cepat dan biaya ringan.

Baca juga:
Demikianlah penjelasan dan pemaparan tentang perbedaan asas hukum acara pidana dan perdata. Semoga artukel tentang perbedaan asas hukum acara pidana dan asas hukum acara perdata di blog ini bisa bermanfaat dan bisa berguna bagi Anda yang sudah berkunjung di blog ini dan sedang belajar tentang Ilmu Hukum.

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Teori Reception In Complexu Van Der Berg Dalam Hukum Adat adalah

By -
Image
Teori Reception In Complexu : Teori Reception in Complexu ini dikemukakan oleh Mr. LCW Van Der Berg. Menurut Teori Reception in Complexu : Kalau suatu masyarakat itu memeluk agama tertentu, maka hukum adat masyarakat yang bersangkutan adalah hukum agama yang dipeluknya. Kalau ada hal-hal yang menyimpang dari pada hukum agama yang bersangkutan, maka hal-hal itu dianggap sebagai pengecualian. Terhadap Teori Reception in Complexu ini hampir semua sarjana memberikan tanggapan dan kritikan antara lain: Snouck Hurgronye :   Ia menentang dengan keras terhadap teori ini, dengan mengatakan bahwa tidak semua Hukum Agama diterima dalam hukum adat. Hukum agama hanya memberikan pengaruh pada kehidupan manusia yang sifatnya sangat pribadi yang erat kaitannya dengan kepercayaan dan hidup batin, bagian-bagian itu adalah hukum keluarga, hukum perkawinana, dan hukum waris.   Terhaar berpendapat :   Membantah pendapat Snouck Hurgrunye, menurut Terhaar, hukum waris bukan berasal
Read more

Sifat Politik Hukum

By -
Image
Sifat Politik Hukum : Sifat politik hukum itu sendiri terbagi dua, yaitu: Politik Hukum yang bersifat tetap atau permanen dan temporer. 1. Politik Hukum Bersifat Tetap (permanen). Politik hukum yang bersifat tetap adalah berkaitan dengan sikap hukum yang akan selalu menjadi dasar kebijaksanaan pembentukan dan penegakan hukum. Bagi bangsa Indonesia, beberapa bagian dari Politik Hukum tetap antara lain: a) Terdapat satu sistem hukum yaitu Sistem Hukum Nasional. Setelah 17 Agustus 1945, maka politik hukum yang berlaku adalah politik hukum nasional, artinya telah terjadi unifikasi hukum (berlakunya satu sistem hukum diseluruh wilayah Indonesia). Sistem Hukum nasional tersebut terdiri dari: 1. Hukum Islam (yang dimasukkan adalah asas-asasnya) 2. Hukum Adat (yang dimasukkan adalah asas-asasnya ) 3. Hukum Barat (yang dimasukkan adalah sistematikanya) b) Tidak ada hukum yang memberi hak istimewa pada warga Negara tertentu berdasarkan pada suku, ras, dan agama. Kalaupun ada pe
Read more

Pengertian Delik Adat Menurut Para Ahli

By -
Image
Pengertian Delik Adat : Delik adat atau hukum pidana adat merupakan manifestasi ruh Pancasila, dimana yang diutamakan bukanlah rasa keadilan perorangan melainkan rasa keadilan kekeluargaan. Sehingga cara penyelesaiannya adalah dengan penyelesaian damai yang membawa kerukunan, keselarasan dan keharmonisan kembali. Hukum pidana adat tidak bermaksud menunjukkan hukum dan hukuman apa yang harus dijatuhkan bila terjadi pelanggaran, melainkan tujuannya adalah mengembalikan hukum yang cedera sebagai akibat terjadinya pelanggaran. Delik adat suatu peristiwa atau tindakkan perbuatan yang mengganggu keseimbangan masyarakat, dan tindakkan atau perbuatan yang demikian mengakibatkan suatu reaksi adat yang dipercayai memulihkan keseimbangan yang telah terganggu dengan cara ganti rugi adat atau pembayaran adat berupa barang, uang, mengadakan selamatan, memotong hewan dan lain-lain. Hadikusuma (2003:230). Ruang lingkup Delik Adat meliputi lingkup dari hukum perdata adat, yaitu huk
Read more